TRUBUS DOT COM

Tuhan menciptakan manusia tidak secara langsung, akan tetapi melalui proses jalinan cinta kasih dua orang manusia, yaitu Ibu dan Ayah maka lahirlah sorang anak manusia. Hanya dengan pertolongan jasa pemeliharaan orang tua, kita menjadi besar dan hingga menjadi dewasa sekarang ini. Dari proses itu kita dapat mengatakan bahwa manusia dengan ketidakberdayaan ketika lahir, hingga sekarang menjadi dewasa secara naluriah manusia tidak dapat hidup menyendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain.
Dapat dikatakan bahwa berkeluarga merupakan kebutuhan manusia, dalam hal ini esensinya manusia memerlukan orang lain atau berkelompok. Untuk menjalin hubungan satu sama lain memerlukan aktivitas komunikasi. Oleh karena kecenderungan manusia berkeinginan untuk hidup serasi sebagai timbal balik satu sama lain karena manusia mempunyai dua hasrat, yaitu berkeiginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya dan berkeinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam disekelilingnya.
Menurut soerjono soekanto untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut di atas, manusia mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Dalam menghadapai alam sekelilingnya seperti udara yang dingin, alam yang kejam maka manusia membuat rumah dan pakaian. Manusia harus makan agar badannya tetap sehat, mereka mengambil makanan sebagai hasil alam sekitarnya. Dengan menggunakan akalnya. Dari dampak kondisi dan situasi lingkungan alam, merupakan faktor motivsi untuk bekerja sama dengan orang lain. Secara modern dorongan tersebut menimbulkan kelompok sosial dalam kehidupan manusia ini karena manusia tak mungkin hidup sendiri. Kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Harold Lasswell merinci ada delapan nilai yang terdapat daslam masyarakat, yaitu :
a.kekuasaan
b.pendidikan/ penerangan
c.kekayaan
d.kesehatan
e.keterampilan
f.kasih sayang
g.kejujuran
h.kesegaran
Dengan adanya nilai-nilai ini dan manusia menginginkan untuk terpenuhinya kebutuhan tersebut maka manusia menjadi anggota dalam beberapa kelompok.

Dalam pembahasan tentang materi individu sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, difokuskan kepada individu sebagai warga negara yang menganut agama. Setiap ajaran agama menuntut untuk berperilaku baik yang diaplikasikan dalam kehidupan secara horizontal, di samping mengabdi dalam bentuk ibadah ritual vertikal sesuai dengan keyakinannya
Masing-masing agama memiliki kewajiban ibadah yang ritual yang bersifat vertikal yaitu untuk mengabdi kepada Tuhan sebagai pencipta, misalnya umat islam melaksanakan ibadah ritualnya di Mesjid, umat Katolik dan Prostestan beribadah di Gereja, umat hindu beribadah di klenteng dan umat budha beribadah di pura. Ketika umat hindu melaksanakanan kewajiban ibadahnya di klenteng, tentu umat beragama yang lainnya harus bersikap toleran dan menghormatinya. Jika sikap ini dimiliki oleh setiap umat beragama, tentu kehidupan rukun antar umat beragama akan terjalin
Agama islam mengajar bahwa belum sempurna iman seseorang, kalau kasih sayang kepada orang belum sama dengan kasih sayang kepada dirinya. Bahkan agama islam mengajarkan salah satu ciri orang yang beriman adalah orang itu mencintai negaranya.
Agama kristen katolik mengajarkan bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk kebahagiaan manusia, dosa menghancurkan kebahagiaan manusia dan Yesus kristus pembebas manusia dari dosa.
Dalam agama hindu dikenal dengan ajaran yang tersirat dalam Sloka Moksartham jagat hitaca iti dharma artinya tujuan agama ialah tercapainya kesejahteraan dunia dan kebahagiaan spiritual. Selanjutnya diperinci menjadi 4, yaitu yang disebut Catur Purusa Artha, yaitu 4 tujuan hidup manusia, yaitu Dharma, Artha Kama dan Moksa.
Dalam agama budha dikenal dengan ajaran Catur Paramita yaitu empat sifat luhur di dalam hati nurani, yaitu Metta atau Maitri Karuna, Mudita dan Upekha
Kelangsungan kegiatan keagaamaan dijamin oleh perundang-undangan, seperti pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pada perundang-undangan yang lainnya.

Untuk mencapai tujuan PKn dengan paradigma baru perlu disusun materi dan model pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan dan harapan PKn, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial mengembangkan tanggung jawab warga negara serta mengembangkan anak didik berpatisipasi sebagai warga negara guna menopang tumbuh dan berkembangnya warga negara yang baik.
Pembelajaran PKn selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan ketrampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian guru atau calon guru dalam mempersiapkan pembelajaran PKn di kelas, yakni bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran.

Materi Pkn dengan paradigma baru dikembangkan dalam bentuk standar nasinal PKn yang pelaksanaannya berprinsip pada implementasi kurikulum terdesentralisasi. Ada empat isi pokok pendidikan kewarganegaraan, yakni
(1)Kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sasaran pembentukan.
(2)Standar materi kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran.
(3)Indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan.
(4)Rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif bagi para guru.
Pembelajaran PKn yang berbasis portofolio memperkenalkan kepada para siswa dan mendidik mereka dengan beberapa metode dan langkah-langkah yang digunakkan dalam proses politik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membina komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraan dan pemerintahannya.
Langkah-langkah pembelajaran PKn yang berbasis portofolio meliputi :
(1)Mengidentifikasi masalah yang akan dikaji.
(2)Mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji
(3)Mengkaji pemecahan masalah.
(4)Membuat kebijakan publik
(5)Membuat rencana tindakan.

Masyarakat demokratis dapat terwujud apabila masyarakat dalam suatu negara memiliki tingkat pendidikan yang layak, cerdas, miliki tingkat penghidupan yang cukup dan mereka punya keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sering disebut “luber dan jurdil”.
Dalam masyarakat demokratis terdapat 5 sistem tata kehidupan, yaitu :
(1)Sistem Personal adalah suatu sistem yang merujuk pada orang-orang yang menjadi subjek dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang terdiri atas pemerintah dan yang diperintah. (2) Sistem Kelembagaan menunjuk kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Sistem Normatif adalah sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata hubungan negara dan warga negara.
(4)Sistem Kewilayahan menunjuk kepada seluruh wilayah teritorial yang termasuk ke dalam yurisdiksi negara Indonesia.
(5)Sistem Ideologis merujuk kepada ide-ide dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
PKn dengan paradigma baru mensyaratkan materi pembelajaran yang memuat komponen-komponen pengetahuan, ketrampilan dan disposisi kepribadian warga negara yang fungsional bukan hanya dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan juga dalam masyarakat di era global.
Kewarganegaraan dalam demokrasi konstitusional berarti bahwa setiap warga negara
(1)merupakan anggota penuh dan sederajat dari sebuah masyarakat yang berpemerintahan sendiri dan
(2)diberi hak-hak dasar dan dibebani tanggung jawab.
Keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggungjawab, antara lain adalah keterampilan berpikir kritis, yang meliputi keterampilan mengidentifikasi dan mendiskripsikan, menjelaskan dan menganalisis, mengavaluasi, menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan publik.