TRUBUS DOT COM

Berikut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN merupakan perubahan kedua atas Keppres Nomor 42 Tahun 2002 setelah sebelumnya dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 untuk dapat dipedomani oleh setiap unit kerja/satuan kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yang bekaitan dengan peraturan kepegawaian bagi PNS menyangkut disiplin kerja terus disosialisasikan, menurut Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sukorejo dalam acara rutin MKKS Kepala SD/MI mengingatkan kepala sekolah,...

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan ke¬giatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan...

A.Pengertian Silabus Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. B.Prinsip Pengembangan Silabus 1.Ilmiah Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2.Relevan Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian...

EDS dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu, khususnya yang terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan manajemen berbasis sekolah. EDS juga dikaitkan dengan praktek dan peran kelembagaan yang memang sudah berjalan, seperti: •Manajemen Berbasis Sekolah •Perencanaan Pengembangan Sekolah •Akreditasi Sekolah •Implementasi SPM dan SNP •Peran LPMP/BDK dan P4TK •Peran Pengawas •Manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah propinsi dan kabupaten •Rencana Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan, Renstra Kemendiknas, dan Renstra Kemenag) EDS bukanlah proses yang birokratis atau mekanis, melainkan suatu proses dinamis yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sekolah....

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai dengan Permendiknas No. 63 tahun 2009. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai ‘serangkaian proses dan sistem yang saling terkait untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu dari tenaga kependidikan, program dan lembaga. Proses penjaminan mutu mengindentifikasi bidang-bidang pencapaian dan prioritas untuk perbaikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti dan membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan....